PENCERAH PUBLIK http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp Public Administration en-US yusuf.quratayun@gmail.com (Muhamad Yusuf) Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/98 <p>Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, gelandangan dan pengemis, Masyarakat Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012 Tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalan di Kota Palangka Raya belum sesuai dengan yang tertuang di Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sudah menangani gelandangan dan pengemis untuk tuna susila dan anak jalanan belum terlaksana. Penanganan yang dilakukan yaitu Penertiban, penampungan sementara dan usaha rehabilitasi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya belum melakukan sosialisasi di Kota Palangka Raya. Belum adanya kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Kendala-kendala yang menghambat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dalam mengimplementasikan adalah kurangnya Sarana dan prasarana seperti panti khusus. Program penanganan gelandangan, pengemis dan tuna susila program bimbingan mental dan sosial. Diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya mempunyai sarana prasarana berupa panti khusus rehabilitasi gelandangan dan pengemis, diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat ikut membantu menanggulangi gelandangan dan pengemis, diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat mensosialisasikan larangan memberi bantuan kepada pengemis dan gelandangan di tempat umum di Kota Palangka Raya.</p> Mambang Mambang, Wahyudi Fadhil Harry ##submission.copyrightStatement## http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/98 Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000 MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN ELIT TRANSFORMASIONAL PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT (STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TUMBANG LITING) http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/99 <p>Model Perumusan Kebijakan Elit Transformasional Pada Perencanaan Pembangunan Masyarakat (Studi Perencanaan Pembangunan Di Desa Tumbang Liting). Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kewenangannya. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Kemudian secara ideal telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa bahwa prinsip-prinsip pengaturan desa antara lain adalah partisipasi masyarakat dan demokrasi. Hal tersebut memotivasi penulis untuk mendalami persoalan perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan ilmu administrasi publik, penulis dalam hal ini melakukan penelitian “tentang” kebijakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pertimbangan bahwa fokus penelitian yang belum jelas sehingga perlu didalami agar dapat dimaknai konteks dan keadaannya.<br>Kesimpulan akhir dari penelitian penulis adalah model perencanan pembangunan desa di Desa Tumbang Liting saat ini adalah model elit. Model tersebut didasari adanya permasalahan yang meliputi : rendahnya kemampuan aparat pemerintah desa, minimnya database perencanaan, lemahnya kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dan minimnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya perlu dikembangkan model elit transformasional untuk mendorong nilai demokrasi dan deliberatif dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Tumbang Liting karena lebih mengarah pada kesesuaian dengan tuntutan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan adanya potensi penguatan partisipasi dan kelembagaan serta adanya kearifan lokal kapakat. Penulis menyarankan pada Pemerintah Desa Tumbang Liting untuk mentransformasikan model perencanaan dari model elit menjadi model yang lebih demokratis dan deliberatif dengan merevitalisasi kearifan lokal dalam prosesnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan perundang-undangan turunannya. Kemudian penulis sendiri akan berupaya untuk mengembangkan lembaga studi tentang desa guna melakukan inisiasi, pendampingan dan penguatan bagi pemerintahan desa dan Masyarakat Desa sebagai bagian dari tanggungjawab akademik</p> Nicodemus R Toun, Edie Surya Candra ##submission.copyrightStatement## http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/99 Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000 KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/100 <p>Penelitian ini membahas sejauh mana kualitas pelayanan pencatatan nikah berbasis teknologi informasi pada kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Secara lebih spesifik tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik yang profesional, bersih dan akuntabel dalam Pencatatan Nikah Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Pulang Pisau 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisa kualitas pelayanan publik yang professional, bersih dan akuntabel dalam Pencatatan Nikah Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Pulang Pisau 3) untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi penerapan Pelayanan Nikah berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bersifat deskriptif yaitu dalam kajian ini, analisis terhadap informasi tidak keluar dari bahan yang diteliti yaitu bahan-bahan hasil lapangan seperti hasil-hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi secara mendalam agar mampu mendapat data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Nikah berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Pulang Pisau tidak mengalami permasalahan serius didalamnya 2) dilihat dari segi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, seluruh KUA-KUA Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau memiliki keragaman permasalahanpermasalahan yang berbeda-beda di daerahnya 3) adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah berbasis teknologi informasi antara lain dari aspek sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana.</p> Raden Biroum Bernardianto, Muhidin Arifin ##submission.copyrightStatement## http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/100 Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK REKLAME PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PALANGKA RAYA http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/101 <p>Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah, faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan Kota palangka Raya, Sumber Data yaitu SUB Bagian Umum Dan Kepegawaian, SUB Bagian Perencanaan Dan Aset, SUB Bagian Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame Pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya sudah berjalan dan pelaksanaanya sudah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, namun masih belum maksimal, itu karena informasi yang kurang optimal, sosialisasi yang belum dilakukan, sarana yang belum memadai, keterbatasan jumlah pegawai teknis dalam melayani, itu yang membuat pelayananya lambat. Diharapkan Kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya kedepanya agar : (1) Menambah jumlah tenaga teknis yang membidangi reklame dan sosialisasi tentang pajak agar lebih ditingkatkan. (2) Menambah sarana dan prasarana seperti mobil pajak tersendiri. (3) Supaya lebih tegas kepada para pelaku reklame agar mentaati Peraturan Daerah yang ada dan Memberikan sanksi yang tegas.</p> Muhamad Yusuf, Akhmaddzun Nuraini ##submission.copyrightStatement## http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/101 Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000 KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PALANGKA RAYA http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/102 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kualitas pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik analisis deskriptif. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Berdasarkan dari hasil pembahasan bahwa pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya Kalimantan Tengaha sudah berkualita. Hal ini dapat di lihat dari Tangible (berwujud atau bukti langsung).Reliablity (kehandalan), Assurance (jaminan), yang masih belum berkualitas adalah Responsiveness (ketanggapan) dan Empathy (empati). Berdasarkan dari hasil penelitian ini di harapkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Palangka RayaDiharapkan agar dapat menambah fasilitas toilet ada yang untuk wanita dan pria, memberikan solusi yang terbaik dikarenakan keterbatasannya lahan parker yang ada , dapat menambah nomor antrian agar memudahkan pemohon paspor dalam pengurusan paspor dan tersedianya pusat informasi yang selalu ada pegawainya ditempat (pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab) untuk memudahkan para pemohon paspor.</p> Nurhasanah Nurhasanah, Darwis Manto ##submission.copyrightStatement## http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/102 Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000 KINERJA BIDANG REKAM MEDIK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/103 <p>Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan, mendeskripsikan Kinerja Bidang Rekam Medik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pertanyaan secara tertulis kepada responden yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik, Kepala Seksi Rekam Medik, Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, Pegawai Statistik Kabupaten Katingan dan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dengan melakukan wawancara, observasi dan mengumpulkan dokumentasi.Berdasarkan penelitian melalui observasi di lapangan menemukan bahwa kinerja Bidang Rekam Medik telah baik dilihat dari : 1). Kualitas pelayanan bidang rekam medik telah memberikan pelayanan yang baik. 2). Responsivitas pada umumnya bidang rekam medik telah melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan kepada mereka. 3). Responsibilitas bidang rekam medik telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing. 4). Akuntabilitas pada umumnya hasil pekerjaan bidang rekam medik telah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya di mata publik. Sementara produktivitas yang dihasilkan oleh bidang rekam medik masih belum maksimal seperti terlambat dalam mengirim laporan dan ada pegawai bidang rekam medik yang tidak melaksanakan pekerjaannya dalam merekap data pasien. Berdasarkan penilitian ini, dapat disarankan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan agar dapat 1). Memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja baik, 2). Diharapkan pimpinan memberikan teguran atau sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah ditentukan.</p> Muhammad Oktarizki Karunianto ##submission.copyrightStatement## http://ojs.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pp/article/view/103 Sat, 01 Oct 2016 00:00:00 +0000