PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

  • Yusri Yusri Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keywords: Pelayanan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa

Abstract

Peraturan Presiden 4 tahun 2015 dinilai oleh banyak pihak sebagai aturan yang akan mendorong pengadaan barang dan jasa akan berjalan secara efektif dan efisen, yaitu perubahan mengenai pengertian pejabat pengadaan. Selama ini pejabat pengadaan sudah terbiasa dengan metode pengadaan langsung. Jika ditambahkan dengan penunjukan langsung untuk batasan nilai yang sama dengan pengadaan langsung, hal itu tidak akan menjadi persoalan yang serius. Karena selama ini pejabat pengadaan tidak ada masalah dengan pemilihan pengelola yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun akan menjadi persoalan ketika pejabat pengadaan juga diberi kewenangan untuk pengadaan dengan cara e-purchasing tanpa batasan nilai. Oleh karena itu perlu dikaji tentang etika dan pelayanan hukum terhadap pengelola pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan e-purchasing tanpa batasan nilai. Tujuan yang dicapai pada makalah ini adalah (1) Mengetahui etika pengadaan barang dan jasa pengelola barang dan jasa, (2) Mengetahui pelayanan hukum terhadap pengelola pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan e-purchasing tanpa batasan nilai. Hasil yang didapat adalah (1) Etika pengadaan barang/jasa (2) Pelayanan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Published
2017-04-01